sumber info :detius yoman Rabu, 30 Agustus 2006 Bupati Jayawijaya Divonis

INFO PAPUA DALAM BERITA LENGKAP DAN AKURAT YOMAN WENDA KWEBY YANABEK .

D E T I U S Y O M A N

E-mail : detykalelo_yoman@yahoo.com

Website : http://omawandoakyomanwenda.blogspot.com

sumber info :detius yoman

Rabu, 30 Agustus 2006

Bupati Jayawijaya Divonis

Wamena, Kompas - Bupati Jayawijaya David Agustein Hubi dinyatakan bersalah

dalam tiga kasus korupsi proyek kas daerah

Kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2002 dan 2003 dalam sidang di

Pengadilan Negeri Wamena, Selasa (29/8). Majelis hakim yang

dipimpin Purwadi SH menjatuhkan pidana lima tahun penjara dan denda Rp 400

juta subsider enam bulan kurungan.

Putusan itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang

menuntut Hubi sepuluh tahun penjara dan denda Rp 400

juta. Atas putusan itu, penasihat hukum Hubi, Fan Trisno Tagihuma SH,

menyatakan banding.

Hubi dinyatakan bersalah dalam tiga kasus korupsi kas daerah Kabupaten

Jayawijaya. Kasus pertama pembelian dua pesawat Fokker

27 seri 600 senilai Rp 8,6 miliar tahun 2002. Pembelian pesawat jenis

Fokker itu dinilai merugikan negara karena dilakukan

dengan penunjukan langsung dan dana pembelian dikeluarkan saat Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya

2002 belum disahkan DPRD.

PT Airmax Indonesia Airlines yang ditunjuk dalam proyek pengadaan dua

pesawat Fokker 27 seri 600 itu tidak memenuhi

kewajibannya meski Hubi telah mentransfer uang muka pembelian pesawat itu.

Hubi dinilai turut serta membantu melakukan perbuatan yang merugikan

keuangan negara karena ia tidak melakukan langkah hukum

terhadap PT Airmax Indonesia Airlines yang urung menyerahkan dua pesawat

pesanan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Bupati Jayawijaya juga dinyatakan bersalah turut serta melakukan korupsi

dalam proyek penggunaan uang kas daerah senilai Rp

3,9 miliar dalam penyewaan pesawat Antonov milik Rusia pada tahun anggaran

2003. Hubi dinilai bersalah karena melakukan

penunjukan langsung PT Prismadani selaku perusahaan yang

mengoperasionalkan pesawat Antonov yang disewa Kabupaten Jayawijaya.

Pencairan uang sewa senilai Rp 3,9 miliar juga dilakukan sebelum APBD 2003

disahkan DPRD. Selain itu, PT Prismadani juga

tidak memiliki izin operasionalisasi pesawat dari Departemen Perhubungan.

Kasus korupsi ketiga adalah pengadaan fiktif ground

power pesawat Antonov. (row

sumber info :detius yoman

Polisi Pukuli Napi di Jayapura

JAYAPURA] Sial benar nasib Nelson Rumbiak (21) terpidana kasus bentrok

mahasiswa dan aparat keamanan 16 Maret lalu di depan kampus Uncen

Abepura. Betapa tidak, Nelson akhirnya menjadi sasaran amukan sejumlah

anggota Dalmas Kepolisian Resort Kota Jayapura yang bertindak seperti

koboi yang main pukul dan tendang semaunya terhadap para tahanan pada

Senin, (28/8) sore di depan Lembaga Pemasyarakatan Abepura di Jayapura.

Pemukulan itu terjadi usai Nelson Rumbiak, menghadiri sidang lanjutan

kasus Abepura di Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura sebagai saksi

dalam sidang lanjutan terhadap tujuh rekannya, masing-masing Steven

Wandik, Sem Wandik, Eko Berotabui, Moh. Kaitam, Ricky Jitmau, Aris

Mandowen, dan Pieter Buiney.

Sidang tersebut berlanjut hingga sore hari. Para terdakwa dan terpidana

dikembalikan ke LP Abepura oleh Aparat Kejaksaan Negeri Jayapura dan

dikawal oleh Aparat Dalmas dari Kepolisian Resort Kota Jayapura. namun,

sekitar pukul 17.30 wit, para terdakwa dan terpidana tersebut tiba di

halaman LP Abepura dan hendak turun dari Bis yang ditumpangi tiba-tiba

saja mereka langsung dipukul oleh aparat Dalmas yang sudah berada

didepan pintu bis.

Nelson Rumbiak yang saat itu turun duluan dari pintu bis langsung

mendapat serangan berupa pukulan dan tendangan yang bertubi-tubi.

Akibatnya, kepalanya berdarah dan rusuk kirinya bengkak. Nelsonpun

akhirnya meloloskan diri dari amukan dan kemarahan itu dan masuk melalui

pintu kecil di LP Abepura. [Gab/M-6]

sumber info :detius yoman

Bantuan Belanda untuk Papua

Ranesi

29-08-2006

Belanda akan membantu delapan kabupaten di Papua dengan pelatihan untuk

meningkatkan ketrampilan para pegawai negeri di

tingkat kabupaten. Untuk itu pemerintah Belanda menyediakan dana pertama

sebesar delapan juta dolar yang disalurkan lewat

UNDP, lembaga pembangunan PBB. Demikian salah satu hasil yang dicapai

Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda sewaktu

kunjungan tiga harinya di Belanda.

Hubungan terbaik

Saat ini hubungan Indonesia dan Belanda sedang berada pada titik terbaik.

Ini terbukti dari banyaknya kunjungan antar pejabat

pemerintah, baik dari Indonesia maupun Belanda. Setelah pengakuan Menteri

Luar Negeri Bernard Bot tahun lalu, dalam rangka

menyambut perayaan 60 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, bahwa 17

Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Indonesia,

hubungan bilateral kedua negara membaik, bahkan boleh dibilang terbaik

dalam sejarah. Selain itu proyek-proyek bilateral yang

dijalin kedua negara juga bertambah. Salah satunya adalah proyek pelatihan

para pegawai negeri di sejumlah kabupaten Papua.

Langkah-langkah pertama

Menurut Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda Agnes van Ardenne, Den Haag

mendukung proyek yang dilaksanakan oleh UNDP yang

menyangkut 'capacity building', atau pembangunan kapasitas. Sejumlah

pejabat atau pegawai negeri tingkat kabupaten di Papua

akan mendapat pelatihan di bidang manajemen, pengambilan kebijakan dan

peningkatan pelayanan jasa. Bantuan pertama sebesar

ini mencapai delapan juta dolar, karena yang terpenting menurut Menteri

Kerjasama Pembangunan Van Ardenne adalah para pejabat

harus belajar bagaimana mengatur anggaran, proyek, perencanaan dan

sebagainya. Memang diakui jalan yang ditempuh masih sangat

panjang, tetapi paling tidak telah diambil langkah-langkah pertama.

Mengawasi Papua

Bahwa Papua diangkat sebagai agenda pembicaraan antara menlu Belanda dan

Indonesia tidak mengherankan. Wilayah ini kembali

menjadi bahan pembicaraan di negeri kincir angin karena hasil penyelidikan

pakar sejarah Belanda P.J. Drooglever mengenai

peran Belanda sewaktu penyerahan kembali Papua kepada Indonesia. Menlu

Jozias van Aartsen, pendahulu Bot, menugaskan profesor

Drooglever menulis sejarah Papua. Sesuatu yang menimbulkan iritasi

Jakarta, karena itu dianggap mengungkit-ungkit luka lama.

Bot sendiri tidak menyukai laporan itu.

Menlu Bernard Bot menyatakan, pemerintah Belanda tetap mengawasi dengan

cermat perkembangan Papua. Ditekankan kedua menlu

juga membicarakan status otonomi khusus Papua dan Menlu Wirajuda

menjelaskan tindakan-tindakan yang diambil pemerintah

Jakarta sehubungan dengan masalah Papua. Jakarta juga mengecam hasil

penyelidikan Drooglever. Menlu Bot menambahkan,

dibutuhkan waktu 29 tahun untuk Aceh sebelum ditemukan jalan keluar,

karena itu pemerintahnya harus bersabar.

Jalan dialog

Hassan Wirajuda berusaha memberikan gambaran positif tentang Papua.

Misalnya lewat pemilihan kepala daerah atau pilkada yang

boleh dibilang sukses di Papua. Menurutnya pilkada Papua berjalan baik,

tenang dan sesuai azas demokrasi. Ditambahkan situasi

di Papua saat ini dapat dikatakan tenang, dan menilik hasil positif yang

dicapai di Aceh, maka pemerintah Jakarta memilih

jalan dialog untuk menyelesaikan semua masalah yang berkecamuk di Papua.

Meningkatkan kapasitas kerja

Otonomi khusus menurut Menlu Wirajuda justru menambah kekuasaan di tingkat

lokal. Selain itu Jakarta dan pimpinan propinsi-

propinsi di Papua sepakat dengan pembagian hasil sumber daya alam 70%

untuk Papua dan 30% untuk pemerintah pusat. Indonesia

sangat menghargai bantuan yang diberikan Belanda, karena menurutnya

masalah terbesar yang dihadapi Papua saat ini adalah

bagaimana cara meningkatkan kapasitas kerja para pegawai negeri dan

pejabat pemerintah setempat.

Menlu Wirajuda menambahkan, dana yang diberikan Jakarta kepada

propinsi-propinsi di Papua lebih dari cukup, bahkan boleh

dibilang terlalu banyak dana yang mereka terima saat ini. Karena itu

tawaran pemerintah Belanda untuk melatih para pegawai

negeri dan pejabat pemerintah disambut dengan tangan terbuka.(Degeybom)

sumber info :detius yoman

Kamis, 31 Agustus 2006

Tahanan Bentrok Abe Mogok, Sidang Ditunda

*Minta Ada Jaminan Keamanan Tertulis dari Kapolda Papua

JAYAPURA-Para terdakwa kasus Bentrok Abepura yang kini ditahan di LP

Abepura menolak (baca; mogok) menghadiri sidang di

Pangadilan Negeri Jayapura, sebelum ada jaminan keamanan secara tertulis

dari Kapolda Papua.

Aksi mogok para terdakwa yang tetap minta jaminan keamanan dari Kapolda

ini, sebagai buntut dari kasus pemukulan terhadap

salah seorang rekan mereka (tahanan) Nelson Rumbiak yang diduga dilakukan

oknum anggota Polresta Jayapura, serta aksi

pelemparan mobil petugas kejaksaan, sehari sebelumnya.

Meski sudah dijemput petugas, namun para terdakwa tetap tidak mau

menghadiri sidang. Kontan saja sikap para terdakwa yang

tetap tidak mau keluar dari dalam LP Abepura saat dijemput ini, membuat

lanjutan sidang kasus bentrok Abepura Rabu (30/8),

kemarin, terpaksa ditunda.

Pantauan Cenderawasih Pos di LP Abepura kemarin, tampak pengamanan

diperketat. Terlihat banyak anggota Brimopda Papua yang

siaga di sekitar LP Abepura, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara pihak Kejaksaan Negeri Jayapura yang ditugaskan khusus untuk

menjemput para tahanan Bentrok Abe, beserta pihak

petugas LP, berusaha masuk ke dalam LP Abepura untuk melakukan negosiasi

dengan para tahanan bentrok Abepura.

Namun upaya itu tidak memubuahkan hasil, sehingga petugas kejaksaanpun

pulang, dengan kecewa, tanpa bisa membawa para

terdakwa Bentrok Abepura untuk disidangkan.

Yulius Teuf SH, salah satu Jaksa yang ikut dalam negosisai dengan para

tahanan Bentrok Abe itu mengatakan, pihaknya sudah

bertemu para terdakwa dan berusaha melakukan negosiasi agar para terdakwa

bisa mengikuti mereka, untuk bisa menghadiri

sidang, namun para terdakwa tetap saja menolak untuk hadir.

" Para terdakwa menolak untuk hadiri sidang, sebab mereka bersi keras,

agar Kapolda Papua memberikan jaminan keamanan

terhadap mereka secara tertulis,"ungkapnya.

Ditanya mengenai, apakah dengan tertundanya persidangan kemarin, dapat

menyebabkan para terdakwa bisa dibebaskan demi hukum,

mengingat masa tahanan mereka, tinggal 20 hari. " Saya pikir tidak akan

mengganggu, sebab agenda sidang juga, sudah memasuki

proses persidangan akhir, sehingga tidak ada masalah,"jelasnya.

Namun demi lancarnya persidangan, maka dirinya selaku negosiator dengan

para terdakwa berjanji akan bertemu dengan pihak-

pihak yang terkait, untuk menyampaikan aspirasi dari para terdakwa agar

persidangan selanjutnya bisa di berjalan sesuai

dengan agenda yang sudah di sepakati.

Ditanya kemungkinan adanya upaya penjemputan secara paksa terhadap

terdakwa, Yulius mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan

langkah-langkah persuasif, berhubung dengan situasi dan kondisi di dalam

LP Abepura yang tidak memungkinkan untuk di lakukan

upanya paksa.

" Banyak batu-batu di dalam LP Abepura, sehingga demi mencegah hal-hal

negatif, terpaksa kami tidak lakukan upaya

paksa,"tukasnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim yang memimpin sidang Bentrok Abepura,

Morris Ginting,SH mengatakan, pihaknya selaku hakim

pada prinsipnya tetap saja menunggu pemberitahuan dari jaksa, tentang

tertundanya persidangan, sebab semua itu kewenengan

dari jaksa. " Kami di sini hanya bisa menentukan agenda persidangan,

mengenai aksi mogok hadir yang dilakukan tahanan Bentrok

Abepura, kami serahkan kepada jaksa,"katanya.

Untuk diketahui, batu-batu yang digunakan para tahanan dan narapidana,

melakukan pelemparan, Selasa (29/8) kemarin, diduga

kuat diambil para tahanan di sekitar halaman dalam LP Abepura.

" Di dalam tahanan banyak, batu-batu, sehingga kemungkinan mereka ambil

dari dalam, namun kami sudah berusaha meberikan

arahan kepada mereka, sehingga mereka tidak akan lakukan pelemparan

lagi,"ujar Pelaksana Harian Keamanan LP Abepura,Nyasoko

Asso.(cak)

keption Foto: Anggota Brimob Papua yang berjaga-jaga di LP Abepura, ketika

jaksa hendak menjemput para tahanan Bentrok

Abepura, Rabu (30/8), kemarin.

sumber info :detius yoman

Kamis, 31 Agustus 2006

Oknum Samapta yang Pukul Tahanan Diproses

SEMENTARA ITU, seorang oknum anggota polisi dari Samapta Polresta Jayapura

berinisial NO yang diduga melakukan penganiayaan

terhadap seorang terdakwa kasus Abepura Nelson Rumbiak, telah resmi

tersangka. Bahkan yang bersangkutan juga telah diamankan

di ruang tahanan untuk diproses sesuai ketentuan yang ada.

Kapolresta Jayapura AKBP Drs. Taufik Pribadi,M.Si, mengatakan, atas

perbuatannya itu, oknum anggota polisi tersebut akan

diproses dengan pidana umum. Ia bisa dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP

karena telah melakukan penganiayaan kepada warga

masyarakat dan juga akan diproses dengan pelanggaran disiplin anggota Polri.

Menurutnya, seorang anggota Polri mestinya bisa memberikan perlindungan

maupun pengayoman kepada masyarakat, serta mempunyai

keteguhan emosi yang cukup, sehingga tidak melakukan tindakan yang

melanggar aturan itu.

"Sikap anggota yang demikian sangat kita sesalkan, karena mudah terpancing

provokasi yang dikeluarkan masyarakat. Ini hal

yang keliru, karenanya akan dikenai sanksi disiplin dan pidana umum,"

tegas Taufik saat dikonfirmasi di Mapolresta Jayapura

terkait perkembangan kasus tersebut, Rabu (30/8) kemarin.

Untuk memproses kasus ini, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap

para saksi dan sudah mengambil visum terhadap luka

yang diderita korban.

Dikatakan, apapun yang dilakukan anggota Polri, tentu saja tidak menutup

kemungkinan adanya anggota yang bertindak dengan

tidak mencerminkan sosok pelindung, pengayom, pelayan masyarakat maupun

penegak hukum. Misalnya saja, tidak menutup

kemungkinan adanya oknum anggota yang suka mengkonsumsi Miras, terlibat

kasus Narkoba dan sebagainya.

"Oleh sebab itu, kita minta maaf kepada masyarakat terkait adanya tindakan

anggotanya yang tidak mencerminkan sosok Polri

itu," ucap Kapolresta.

Ditegaskan, secara internal, pihaknya terus berbenah agar anggotanya bisa

menjadi sosok Polri yang diharapkan masyarakat.

"Yang jelas, pimpinan tidak mentolelir setiap anggota yang melakukan

pelanggaran dan akan diproses sesuai ketentuan yang

ada," tandasnya.

Pelaku Pengrusakan Mobil Jaksa Belum Teridentifikasi

Sementara terkait kasus pengrusakan mobil Kejaksaan Negeri Jayapura yang

dilempar batu dari dalam LP Abepura hingga kemarin

masih belum jelas siapa pelakunya.

Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Paulus

Waterpauw saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (30/8)

kemarin menyatakan, bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan. "Dari

hasil penyidikan yang telah dilakukan, tersangkanya

belum teridentifikasi dan kita masih terus melakukan penyelidikan," paparnya.

Meski belum diketahui secara pasti, namun yang jelas pelaku pengrusakan

mobil tersebut berada di dalam LP Abepura. Saat

ditanya soal asal batu yang digunakan untuk melempar, pihaknya

menjelaskan, berdasarkan informasi dari pihak LP, batu

tersebut bukan diambil dari luar LP, melainkan diperoleh dengan cara

digali dari dalam tanah yang berada di dalam lingkungan

sumber info :detius yoman

Jumat, 01 September 2006

Mogok, Hanya Akan Perberat Hukuman

*Permintaan Jaminan Keamanan Secara Tertulis Dianggap Berlebihan

JAYAPURA-Keinginan para terdakwa 'Kasus Bentrok Abepura' untuk mendapatkan

jaminan keamanan dari Kapolda Papua secara

tertulis menyusul adanya pemukulan terhadap salah seorang terdakwa

tersebut, tampaknya tak akan pernah terwujud. Sebab Polda

menilai, permintaan itu terlalu mengada-ada, sehingga jaminan kemanan

secara tertulis itu tak akan pernah dikeluarkan oleh

Kapolda.

Hal itu sebagaimana dikatakan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda)

Papua, Brigjen Pol. Drs. Max Donald Aer, kepada

Cenderawasih Pos, kemarin. "Itu terlalu mengada-ada dan tidak sesuai

masalah. Saya kira itu ada maksud lain," ujar Wakapolda,

tadi malam.

Ditegaskan, masalah pengamanan, sudah menjadi kewajiban aparat kepolisian.

"Masalah keamanan, sudah jelas tanggung jawab

kami. Namun kalau ada permintaan jaminan keamanan secara tertulis, itu

sudah di luar konteks," tandasnya.

Lebih jauh dikatakan, aksi mogok (Tidak Menghadiri Sidang, Meski Telah

Dijemput) dari para terdakwa kasus Abepura yang

terjadi Rabu (30/8) kemarin, sebagai ekses adanya pemukulan yang dilakukan

salah satu anggota Polresta Jayapura, adalah

bagian dari pelanggaran.

Namun demikian, bukan berarti harus menjadi alasan para terdakwa lainnya

untuk tidak menghadiri persidangan. Toh, pelaku

pemukulan juga telah diproses hukum (Statusnya Sudah Sebagai Tersangka).

"Terkait kasus ini, kita sudah jelaskan kepada para penasihat hukum para

terdakwa dan pendeta yang telah datang ke Polda.

Kami juga telah mengambil tindakan tegas terhadap anggota itu dan telah

kita proses hukum," ujarnya.

Ditambahkan, sesuai aturan yang ada, Polda akan mengeluarkan jaminan

secara tertulis, kalau berada dalam wilayah yang darurat

atau sulit. "Kecuali kalau berada di suatu tempat yang sulit. Tempat

mereka kan biasa-biasa saja. Ini hanya ekses tingkahlaku

anggota yang melakukan pemukulan dan kita telah proses anggota itu secara

hukum," tambahnya.

Sebagai institusi, Polda juga tidak menghendaki kasus pemukulan itu

terjadi. Karenanya, upaya Polda selanjutnya adalah telah

mewarning dan memberikan arahan kepada para anggotanya agar dalam

melakukan pengamanan bertindak sesuai ketentuan yang ada

dan sewajarnya.

"Meski ada warga masyarakat yang memaki-maki dan menjelekkan nama baik

institusi, tidak perlu terprovokasi. Meski dalam hati

kita panas, tetapi tindakan kita harus tetap dingin," himbaunya.

Terkait aksi mogok para terdakwa yang tidak mau mengikuti persidangan Rabu

itu, kata Wakapolda, justru akan merugikan diri

mereka (Para Terdakwa). Sebab bisa dianggap sebagai hal yang mempersulit

persidangan, yang dampaknya bisa memperberat hukuman

mereka.

Soal adanya keputusan majelis hakim yang akan memindahkan penahanan kepada

para terdakwa Kasus Abepura dari LP Abepura ke

Rumah Tahanan Polda Papua, Wakapolda menyatakan, kalau demi kelancaran

proses persidangan, tidak ada masalah.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Papua, Kombes Pol.

Drs. Kartono Wangsadisastra, saat ditemui di ruang

kerjanya, menjelaskan, terkait masalah keamanan itu, pihaknya telah

memberikan respon dengan mendatangkan personel untuk

melakukan pengamanan di lokasi sidang maupun dari lokasi penjemputan para

terdakwa di LP Abepura.

"Di samping itu, kita juga telah melakukan penindakan secara tegas

terhadap anggota yang telah melakukan pemukulan terhadap

salah seorang terdakwa kasus Abepura. Ini adalah bentuk atensi kita, agar

menjadi pelajaran bagi anggota yang lain agar tidak

mengulangi kejadian yang sama," tuturnya.

Kepada penasihat hukum para terdakwa, pihaknya meminta agar jangan terlalu

berlebihan dalam menyikapi masalah tersebut. "Kami

juga cepat dalam memberikan reaksi untuk pengamanan mereka, kita juga

telah tindak tegas terhadap anggota yang salah itu,"

tandas Kartono.

Ditanya soal kasus pengrusakan terhadap mobil (bus) milik kejaksaan,

pihaknya menjelaskan, tim penyidik Polda Papua masih

bekerja untuk mengungkap kasus tersebut.

Hal yang sama dikatakan Kapolresta Jayapura AKBP Drs. Taufik Pribadi,M.Si.

Menurutnya permintaan jaminan keamanan secara

tertulis dari para terdakwa kasus Abe itu, terlalu berlebihan.

"Permintaan itu terlalu berlebihan, sebab tanpa diminta pun kami sudah

melakukan pengamanan. Itu juga sesuai undang-undang

bahwa kami sudah diwajibkan untuk melakukan pengamanan itu," ujar Kapolresta.

Menurutnya, tidak ada alasan bagi para terdakwa untuk tidak mengikuti

proses persidangan. Sebab untuk mengamankan agenda

tersebut, Kapolresta mengaku, pasti akan menurunkan personelnya sesuai

kebutuhan yang ada.

Hakim Minta Dipindah ke Rutan Polda///

Seperti diketahui menyusul penolakan (baca: mogok) para terdakwa Kasus

Bentrok Abepura menghadiri sidang yang berakibat

ditundanya sidang lanjutan Rabu (30/8), Ketua Majelis Sidang Bentrok

Abepura, Morris Ginting,SH mengeluarkan perintah agar

para terdakwa dipindahkan ke Rutan Polda Papua.

Hal tersebut terungkap dalam surat bernomor 196/Pen.Pid/2006/PN JPR sampai

nomor 233/Pen.Pid/2006/PN JPR, yang dikeluarkan PN

Jayapura, Rabu (30/8).

Surat itu antara lain berisikan, agar 7 terdakwa yang diduga terlibat

bentrok Abe dan sampai saat ini masih menjalani

pemeriksaan di PN Jayapura, agar dipindahkan ke Rutan Polda Papua. Mereka

adalah masing-masing,

Aris Mandowen, Fedrik Jitmau, Muh Kiatam Alias Ahmad, Piter Stevanus

Bunei, Y Echo Merano, Sem Wandik, dan Steven Wandik.

Hanya saja kapan para tahanan ini dipindahkan, pihak pengadilan mengatakan

semua tergantung pihak Kejaksaan Negeri Jayapura.

Morris mengharapkan dengan dikeluarkan keputusan tersebut keamanan para

tahanan kesus bentrok Abepura bisa terjaga dengan

baik. "Kita harapkan agar semua pihak bisa mengerti perannya

masing-masing, agar pemeriksaan tahanan bentrok Abepura di PN

Jayapura terlaksana dengan lancar, berhubung waktu masa tahanan sudah

hampir habis,"tukasnya.

Dikatakan, sesuai hasil rapat majelis hakim, telah ditetapkan jadwal

persidangan direncanakan hari ini Jumat (1/9), dengan

agenda pemeriksaan saksi meringankan yang diajukan penasihat hukum.

Sementara itu Ketua Tim Jaksa Penunut Umum (JPU) kasus bentrok Abepura,

Yulius Teuf,SH mengatakan, siap akan melaksanan

putusan hakim tersebut. Hanya saja dalam melakukan putusan hakim yaitu

memindahkan penahanan terdakwa ke Polda tersebut,

pihaknya akan mempertimbangkan langkah-langkah yang bermartabat, tidak

arogan. "Kami sedang mempertimbangkan tindakan yang

tidak akan merugikan satu pihak, namun yang diutamakan agar persidangan

bisa terlaksana kembali dengan lancar,"tukasnya.

Ditanya mengenai kapan waktu pemindahan tahanan dari LP Abepura, ke Rutan

Polda Papua, pihaknya enggan berkomentar, sebab

masih akan berkordinasi dengan pimpinannya serta tim jaksa lainnya.

Di tempat terpisah, Penasihat Hukum Para tahanan Bentrok Abepura, Alosius

Renowarin,SH, belum bisa berkomentar, sebab belum

mendapatkan salinan surat keputusan dari Hakim perihal rencana pemindahan

tersebut. Meski begitu dirinya menyatakan cukup

menyesalkan keputusan hakim tersebut.

" Kami sangat menyesalkan kebijakan yang diambil oleh hakim tersebut.

Kalau memang sudah keluarkan surat untuk pemindahan ke

rutan Polda, maka kami seharusnya menerima salinannnya,"kata pimpinan

Elsam Papua, ini.

Dikatakan, selaku PH hanya tahu tentang rencana persidangan lanjutan hari

ini, sedangkan rencana pemindahan sama sekali belum

ke ketahui secara pasti.

Ditanya mengenai apakah kliennya akan hadir dalam persidangan yang di

rencanakan hari ini, Alosius mengaku tidak begitu tahu

pasti, sebab merupakan hak dari kliennya. " Klien kami mengharapkan agar

ada jaminan keamanan secara tertulis, dari Polda

Papua baru mereka bisa hadir dalam sidang dan saya pikir itu hak

mereka,"tukasnya.(fud/cak)

sumber info :detius yoman

Pembangunan Infrastruktur Papua Tak Serius

[JAKARTA] Peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-61 Kemerdekaan Republik

Indonesia, makin kecil maknanya bagi rakyat Papua, provinsi paling

timur. Kesan itu tercermin dari isi Pidato Kenegaraan Presiden Susilo

Bambang Yu-dhoyono di depan Rapat Paripurna DPR pada 16 Agustus 2006

lalu.

Isi pidato itu mencerminkan ketidakkonsistenan pemerintah dengan

janjinya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur secara menyeluruh

di Papua.

Demikian komentar anggota Komisi XI DPR asal Papua, Inya Bay kepada

Pembaruan di Jakarta, Selasa (29/8).

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai

Demokrasi Kebangsaan (PDK) itu, dana tambahan pembangunan infrastruktur

Papua yang disebutkan dalam pidato Presiden 16 Agustus itu sebesar Rp

800 miliar. Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan gagasan besar

The New Deal for Papua yang disampaikan Presiden Yudhoyono sendiri pada

sidang kabinet 19 Mei 2006.

Sebelumnya atas dasar arahan Presiden, dana tambahan pembangunan

infrastruktur Papua yang awalnya diusulkan Rp 2,9 triliun, dalam

pertemuan antara Bappenas, DJA, Departemen PU, Departemen Perhubungan

pada 8 Agustus 2006, disepakati menjadi Rp 2 triliun. Karena itu, sangat

aneh kalau dana yang telah disetujui sebesar Rp 2 triliun lalu berubah

menjadi Rp 800 miliar ketika dibacakan dalam Pidato Kenegaraan 16

Agustus.

"Lebih aneh lagi, dalam pidato Presiden menyebutkan angka Rp 800 miliar,

tetapi dalam lembaran penjelasan RUU APBN 2007 pada Pasal 11 ayat (2)

angka 2 tertulis Rp 750 miliar. Rakyat Papua dipermainkan, sehingga

timbul pertanyaan, apakah Provinsi Papua dan rakyatnya ini bukan bagian

dari NKRI?" tanya Inya Bay.

sumber info :detius yoman

Banyak Masalah Pemerintahan di Papua Belum Terselesaikan

[JAYAPURA] Banyaknya masalah pemerintahan di Papua yang harus

diselesaikan. Di antaranya pelanggaran hak asasi manusia (HAM ),

pelurusan sejarah integrasi Pepera dalam negara kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Selain itu, masih berlakunya tiga UU Pemerintahan Daerah di Tanah Papua,

yaitu UU No 21 Tahun 2001, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan UU No 45 Tahun 1999 Pemekaran Irian Jaya menjadi Tiga

Provinsi. Seharusnya yang berlaku adalah UU Otonomi Khusus.

Hal itu dikemukakan Pimpinan Solidaritas Nasional Untuk Papua (SNUP)

Bonar Tigor Naipospos dalam kegiatan 'Bicara di Para-para' yang

dilakukan di Sasana Karya Kantor Gubernur Provinsi Papua, Rabu (30/8),

dengan tokoh-tokoh Papua.

Istilah bicara di para-para dipilih sebagai simbol kearifan lokal

masyarakat Papua yang memiliki tradisi rembuk pendapat secara egaliter

dengan cara duduk bersama-sama untuk membicarakan masalah-masalah aktual

di sekitar kampung yang harus diselesaikan.

Kegiatan sehari yang diprakarsai SNUP itu dihadiri Gubernur Provinsi

Papua Barnabas Suebu, Ketua DPRP Jhon Ibo, Wakil Ketua Komarudin

Watubun, Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) Frans Wospakrik,

Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Alhamid, Sekretaris Umum Dewan

Adat Papua (DAP) Leonard Imbiri, Ketua Pokja Papua Albert Hasibuan.

Selain itu, kata Bonar, masalah yang ada dalam pemerintahan di Papua

yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia asli Papua di bidang

pendidikan dasar dan menengah, peta pendidikan di Papua yang tidak

jelas, memburuknya kualitas kesehatan orang asli Papua, masalah

pembalakan liar hutan dan pencurian hasil laut yang sering terjadi.

Di samping itu maraknya korupsi dana otonomi khusus. "Selain itu masalah

terbatasnya pemberdayaan orang Papua di bidang ekonomi dan bisnis. Belum

adanya data yang pasti tentang jumlah penduduk asli Papua. Juga euforia

pemekaran wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Masalah lain juga

rendahnya rekrutmen anggota TNI/ Polri dari orang asli Papua," ujar

Bonar. Kesemuanya itu, kata Bonar, merupakan satu rangkuman dari

serangkaian berbicara di para-para di beberapa daerah yaitu Biak,

Manokwari, Timika, Sorong, dan Jayapura.

Sementara itu, Gubernur Papua, Barnabas Suebu menyambut baik apa yang

direkomendasikan SNUP untuk diperhatikan. Menurut Suebu, semua ini

karena rakyat Papua miskin dalam segala hal.

"Bila kemiskinan diubah, itulah Papua baru. Untuk itu, kita perlu ada

satu terobosan yang terjadi. Saya melihat kita ini dibodohi atau kita

telat mikir. Kita harus menitikberatkan manusia sebagai titik sentral

dalam pembangunan di Tanah Papua," ujarnya.

Pengamat masalah sosial di Papua, Frans Maniagasi menegaskan, sekarang

rakyat menunggu tindakan nyata dari gubernur Papua terpilih. [ROB/W-8]

sumber info :detius yoman

Rabu, 30  Agustus  2006

  DPRD Mimika Komplain ke Pusat

Terkait Adanya Putusan MA

  JAYAPURA – Meskipun 25 orang anggota DPRD Kabupaten Mimika telah

dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri

setempat pada 12 November tahun 2004 lalu, namun sepertinya polemik

seputar pengangkatan dan pelantikan Anggota DPRD

Kabupaten Mimika yang sudah lama berlangsung tersebut belum berakhir.

  Pasalnya, kasasi yang diajukan oleh Gubernur Papua

(ketika itu Alm DR JP Solossa, M.Si) seputar peninjauan kembali pelantikan

tersebut melalui SK 182 tahun 2004, kembali

diperkuat oleh turunnya putusan Mahkamah Agung yang pekan lalu

mengeluarkan satu keputusan baru yang isinya mendukung SK

Gubernur Papua nomor 182 yang menentang pelantikan 25 orang anggota DPRD

Mimika itu. Alhasil, kenyataan itu kini membuat 25

anggota DPRD Mimika kebingungan, karena dengan begitu posisi mereka kini

terancam sebab mereka diangkat dan dilantik

berdasarkan SK Nomor 89 tahun 2004.

  Dan jika SK 182 tahun 2004 menang di Mahkamah Agung, maka berarti

beberapa anggota

dewan yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi sesuai dengan yang termuat

dalam SK 182 tahun 2004 bisa-bisa akan tergusur

dari anggota DPRD Mimika.

Wakil Ketua DPRD Mimika Samuel Pakage, SH kepada Cenderawsih Pos kemarin

mengakui bahwa hal ini dianggap sangat riskan dan

tentu saja membuat mereka bingung sebab adanya putusan MA tersebut telah

mengacaukan semuanya.

  Padahal, lanjutnya,

sebelumnya pada 3 Maret lalu, telah dibuat kesepakatan antara Pejabat

Gubernur Papua DR Sodjuangon Situmorang, M.Si, Kepala

Biro Hukum KPU Sigit Joyowardoyo, Bupati Mimika Klemen Tinal, Deputi I

Politik Dalam Negeri Setia Purwaka serta Direktur

Pejabat Negara Ditjen Otda Susilo di Jakarta bahwa mereka kan komit untuk

menyelesaikan polemik seputar pengangkatan DPRD

Mimika.

  Salah satu point kesepakatan itu adalah Pj Gubernur Papua tetap pada

komitmen gubernur lama, bahkan akan

menghormati dan melaksanakan sepenuhnya keputusan PTUN dan tidak akan

melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung dengan

mepertimbangkan kepentingan masyarakat Mimika, terutama dalam penetapan

APBD Mimika tahun 2006 serta untuk kelancaran

pelaksanaan Pilkada bupati/wakil bupati yang berlangsung tahun ini.

“Tapi kenyataannya, kuasa hukum pemerintah provinsi tidak mencabut

upaya kasasi ke Mahkamah Agung sehingga sekarang turun

putusan MA. Ini berarti Pemprov telah ingkar janji dan menyalahi

kesepakatan itu,” tukasnya serius.

  Tidak hanya itu, selama

ini kata Samuel, anggota DPRD yang ada sudah mengikuti pembekalan anggota

DPRD di Jakarta (Depdagri), telah bekerja dengan

baik bahkan telah diakui oleh Mendagri sesuai hasil pembekelan para

anggota dewan ini yang menandantangani sertifikat mereka

selain itu, mereka juga telah beberepa kali mengikuti event nasional yang

sudah tentu berarti adalah pengakuan kqna

eksistrensi dan keberadaan anggota DPRD Mimika saat ini.

  Karena itu, hari ini Samuel akan mendatangi Mahkamah Agung serta

sejumlah lembaga terkait di Jakarta. “Saya akan mengklarifikasi

putusan Mahkamah Agung yang baru ini, ini sama saja bikin

kacau padahal dulu kita semua sudah sepakat untuk damai dan selesaikan ini

dengan baik,” tandasnya.(ta)

sumber info :detius yoman

Rabu, 30 Agustus 2006

  Hubi Dihukum 5 Tahun Penjara

  *Nyatakan Bading, Jaksa Pikir-Pikir

  WAMENA-Tampaknya Bupati non aktif Kabupaten Jayawijaya, Drs David

Agustien Hubi, harus menghabiskan banyak waktunya di

dalam penjara. Ini setelah dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri

Wamena, Selasa (29/8), kemarin, Hubi dihukum (vonis) 5

tahun penjara. Tak hanya itu, Hubi juga didenda Rp 400 Juta Subsider 6

bulan kurungan.

  Hubi dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana

korupsi, sebagaimana yang dimakssud dalam dakwaan ke 1 primer dan ke 2

primer.

  Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim (MH) PN Wamena yang diketuai

Purwadi, SH, M. Hum, dibantu hakim anggota masing-masing

Christian Kolibu, SH, Naftali Aiboy, SH, Yulianus Maniani, SH dan Hika

Deriansi Asril Putra, SH ini, lebih ringan 5 tahun

dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang sebelumnya menuntut terdakwa

Hubi 10 tahun penjara.

  Dalam amar putusan setebal 135 halaman dan dibacakan secara bergantian

memakan waktu 4 jam itu, dihadiri JPU Kejaksaan

Negeri Wamena masing-masing Andri Kurniawan, SH, Mananda J. Manulang, SH,

Basuki Ariwibowo, SH dan Nophy T. Hero, SH serta

penasehat hukum terdakwa Fantrisno Tagihuma, SH dan Yulianus Parjer, SH.

  Sebelum mengetuk palu putusan, Majelis Hakim menyebutkan hal-hal yang

memberatkan terdakwa Drs. David A. Hubi, yaitu antara

lain, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selain

itu terdakwa Drs. David A. Hubi pernah menolak hadir

di persidangan, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada JPU yang

melibatkan pihak kepolisian Polres Jayawijaya menjemput

terdakwa sehingga timbul korban jiwa. Terdakwa adalah seorang bupati yang

seharusnya patut dijadikan contoh teladan bagi

masyarakat dan bawahannya dalam birokrasi pemerintahan. Terdakwa telah

mengingkari kewajibannya serta melakukan larangan

sebagai seorang Bupati Kepala Daerah, seperti yang diperintahkan dalam UU

no 22/1999 tentang pemerintahan daerah.

  Sedangkan yang meringankan terdakwa adalah, terdakwa bersikap sopan

selama menjalani persidangan dan mempunyai tanggungan

keluarga. Terdakwa juga dinilai telah berjasa dalam menciptakan situasi

daerah yang kondusif selama menjabat sebagai Bupati

Jayawijaya.

  Sidang yang digelar PN Wamena kemarin, boleh dibilang istimewa. Pasalnya

jalannya persidangan sangat berbeda dengan sidang

-sidang sebelumnya, saat Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa

tindak pidana korupsi yang lain seperti Norwel

Ismen, Sudarno, A.R Djumati, Daniel Mandowen dan Hasan A. Kadir.

  Sidang yang digelar Selasa (29/8) kemarin dimulai pukul 13.11 dan

berakhir pukul 17.00 WIT itu banyak menyita perhatian

umum, terutama dari pihak keluarga David Hubi. Ruang sidang penuh sesak

dengan massa yang ingin mendengarkan hasil putusan

mantan penguasa di Jayawijaya itu.

  Adanya pergantian mendadak seorang anggota Majelis Hakim kemarin,

tampaknya membuat terdakwa keberatan. Terbukti, begitu

sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim, PN Wamena Purwadi, terdakwa David

Hubi sudah menyela dan bersikeras minta kepada

majelis hakim untuk memperlihatkan surat penunjukkan salah seorang anggota

MH bernama Warsito, SH yang tidak hadir di

persidangan karena diganti dengan Yulianus Maniani, SH.

  "Penunjukan penggantian anggota majelis hakim bisa melalui lisan, karena

yang bersangkutan sedang mengikuti pendidikan di

Jakarta," ujar Purwadi kepada terdakwa Hubi.

  Mendengan jawaban Purwadi, Hubi tidak puas dan tetap ngotot agar Ketua

Majelis Hakim memperlihatkan surat penunjukan

penggantian hakim tersebut.

  "Meski sebagai terdakwa selaku warga negara Indonesia berlandaskan

Ketuhanan Yang Maha Esa, saya tetap minta Bapak Ketua

Majelis menunjukkan surat penunjukan hakim itu kepada saya dan PH saya,"

ujar David.

  Mendengar jawaban David itu, akhirnya majelis hakim berembug guna

mempertimbangkan permintaan terdakwa, sidang kemudian

diskors untuk sementara.

  Lima menit kemudian sidang dilanjutkan kembali. Ketua MH PN Wamena

Purwadi, SH, M. Hum kemudian menunjukkan kepada terdakwa

Hubi yang disaksikan JPU dan PH terdakwa Hubi tentang surat penunjukkan

kepada hakim Yulianus Maniani, SH. Setelah yakin

dengan keabsahan surat itu sidang dilanjutkan kembali.

  Dalam amar putusannya MH PN Wamena yang dibacakan Purwadi, mengatakan

bahwa terdakwa Drs. David A. Hubi telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta

melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang

dimaksudkan dakwaan ke 1 Primer dan ke 2 Primer.

  Menyatakan terdakwa Drs. David A. Hubi tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan ke 3 primer, oleh karenanya

terdakwa dibebaskan dari dakwaan ke 3 Primer tersebut.

  Selanjutnya menyatakan terdakwa David A. Hubi telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

membantu melakukan korupsi dan menghukum terdakwa selama 5 tahun dan denda

Rp 400 Juta subsider 6 bulan kurungan dikurangi

selama terdakwa ditahan, dan kepada terdakwa diwajibkan membayar ongkos

perkara sebesar Rp 5 000.

  Semua barang bukti (BB) disita oleh negara. Memerintahkan terdakwa Drs.

David A. Hubi tetap menjalani tahanan di rutan

negara Klas II B Wamena.

  Sejumlah BB yang ditahan berupa, 1 lembar memo bupati Jayawijaya tanggal

14 Juni 2002 tentang dana pengadaan pesawat

terbang Air mark Indonesia dan Air Bride, 1 bendel foto copi laporan

proyek kerja sama penanaman modal kerja dari Pemkab

Jayawijaya dan PT. Air Mark Indonesia dan Air Bride, 1 bendel Dipda proyek

kerja sama penanaman modal dari Kabupaten

Jayawijaya dan PT. Air Mark Air Bridge, 1 berkas SPMU No.574-DAU tanggal

14 Juni 2002 yang ditanda tangani Niko Rumbino, SE

dengan nilai Rp 250 Juta untuk negosiasi yang dilakukan oleh eksekutif, 1

berkas SPMU No.575-DAU 14 Juni 2002 yang ditanda

tangani Niko Rumbino, SE dengan nilai Rp. 3.901.780.000,- untuk pemberian

jasa dalam rangka kerja sama untuk penanaman modal

pemkab Jayawijaya dengan PT. Air Mark Air Bridge dan berkas lainnya serta

2 buah lap top merek Thosiba dan infokus.

  Mendengar putusan itu, terdakwa David Hubi bersama PH nya langsung

menyatakan menolak putusan itu dan nyatakan banding ke

Pengadilan Tinggi Jayapura. Sedang JPU yang diwakili Andri Kurniawan, SH

menyatakan pikir-pikir.

  Usai menjalani sidang yang sangat melelahkan itu, David Hubi keluar dari

ruang sidang dan mendapat pengawalan ketat dari

aparat kepolisian Polres Jayawijaya hanya berujar." Saya mengajukan

banding atas putusan majelis hakim PN Wamena itu. Itu

saja komentar saya,"katanya kepada wartawan. (jk)

---

Kamis, 31 Agustus  2006

  Hari ini, Para Bupati se Papua Tengah Bertemu

  Untuk Perjuangkan Pembentukan IJT

  NABIRE – Menurut rencana hari ini (Kamis 31/8 para Bupati dan Ketua

DPRD se Papua

Tengah akan menggelar pertemuan di Kabupaten Nabire, guna menyatukan

persepsi dan mengkonsolidasi perjuangan kehadiran

provinsi Irian Jaya tengah (IJT). Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris

Daerah Kabupaten Nabire Drs.Ayub Kayame kepada wartawan

Rabu,(30/8) kemarin di Aula Diklat Pemkab Nabire.

  Menurut Kayame, pihaknya sudah mengedarkan undangan kepada para bupati

dan ketua DPRD jauh hari sebelumnya, sehingga diharapkan, kamis (31/8)

semua dapat berkumpul di Nabire. “Namun apabila belum

lengkap, akan kami tunda sampai semua lengkap baru akan kami gelar

pertemuan, namun kami percaya semua kabupaten dapat

mengahadiri pertemuan ini karena ini kepentingan kita bersama,”jelasnya.

  Sementara itu informasi yang diperoleh

Cenderawasih Pos, bahwa agenda utama yang akan dibahas dalam pertemuan

tersebut adalah soal kepengurusan perjuangan IJT atau

Papua Tengah, pendanaan dan program kerja tim perjuangan IJT.

  Kesiapan Nabire sebagai tuan rumah pertemuan, telah

disiapkan beberapa materi yang telah dan akan dilaksanakan baik ditingkat

Provinsi hingga di tingkat Pusat.

  Hasil kerja tim

selama ini sudah melaporkan Forum Konsolidasi Perjuangan IJT di Aula

Bupati, Selasa (29/8) kemarin.

  Hadir pada acara itu

Setda Kabupaten Nabire Drs.Ayub Kayame, Kabag Otoda dan Tapem Setda Nabire

Drs.R.D Maruto serta sejumlah pejabat lainnya.

Sejauh pantauan Cenderawasih Pos, kesiapan Pemkab Nabire untuk menggelar

kegiatan tersebut mulai nampak terutama posko

dipusatkan di Gedung Goest House yang terletak di jalan Merdeka.

  Pada Rabu (30/8) kemarin Bupati Nabire Drs.A.P Youw

meninjau posko tersebut sekaligus melihat kesiapan tim. (jon)

---

Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura, Kamis (31/8/06 pukul 22:21) -- Saat

ini Kondisi korban terdakwa bentrok 16 Maret 2006

berada dalam kondisi mencekam setelah mereka menolak upaya pengadilan

bersama kekuatan polisi yang  melakukan pengepungan

agar 9 orang terdakwa terakhir menghadiri pengadilan. Terdakwa meminta

jaminan keaaman Internasional, sebab hingga malam ini

mereka sangat depresi dengan beberapa teror mental dan intruksi yang

dilakukan oleh Polda Papua.

Hingga malam ini, para terdakwa sedang melakukan doa keselamatan bersama,

sebab dikabarkan mereka akan dipindahkan ke Tahanan

Polda, jika mereka tetap menolak untuk menghadiri pengadilan. Para

terdakwa tetap berkomitmen untuk tidak mengindahkan ajakan

Polda dan pengadilan untuk hadir dan mengindahkan proses peradilan yang

sedang berlangsung. Pasalnya, mereka merasa tidak

aman dan mereka meminta Polda untuk mengeluarkan surat jaminan keamanan

terhadap mereka.

Melihat kondisi mereka yang sangat mencekam dan rawan terjadi penculikan,

maka Ketua Sinode GKI dan beberapa Mahasiswa

sedang  memasang tenda didepan LP Abepura dan melakukan kebaktian bersama.

Terdakwa meminta agar ada amnesti internasional untuk turun memperdulikan

kondisi mereka. Sebab disamping alasan vonis yang

tidak proporsional mereka juga terancam penghilangan nyawa.

Kondisi di Abepura sangat steril dengan aparat keamanan. Para intelijen

ditempatkan dimana-mana untuk mengawasi setiap

gerakan yang dimungkinkan terjadi.

Terdakwa mengharapkan agar memperluas konsolidasi massa dan berharap

kondisi mereka disebar luaskan ke setiap jariangan di

seluruh dunia.

sumber info :detius yoman

Sabtu, 02 September 2006

  Timika Membara Lagi

  *Dua Tewas,Puluhan Luka-luka, 18 Rumah Dibakar

  TIMIKA-Perang saudara kembali meletus di Kelurahan Kwamki Lama, Distrik

Mimika Baru, Kabupaten Mimika-Papua, Jumat (1/9)

kemarin. Perang kali ini sepertinya lebih hebat lagi dari yang sebelumnya.

Pasalnya tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi

juga diikuti pembakaran puluhan rumah warga. Data sementara yang dihimpun

Radar Timika (Grup Cenderawasih Pos), menyebutkan

akibat perang ini, dua orang dilaporkan tewas (keduanya hamba Tuhan),

puluhan luka-luka diterjang panah dan kena bacok, 18

unit rumah warga hangus dibakar massa.

  Perang ini melibatkan Kubu Tengah (kelompok Elminus Mom) maupun Kubu

Bawah yang bergabung dengan Kubu Atas (Kel Yakobus

Kogoya).

  Belum diketahui pasti penyebab meletusnya perang susulan ini. Yang

pasti, perang saudara kali ini, justru meletus saat

proses perdamaian sedang mendekati tahap penyelesaian akibat perang

saudara selama ini. Proses pedamaian adat ini terdiri

dari 10 tahap, yang dimana saat ini sudah mencapai tahap ke sembilan.

  Akibat meletusnya kembali perang sudara ini, proses perdamaian terancam

gagal. Suasana di Kwamki Lama kembali tegang dan

mencekam. Walaupun sore kemarin perang sudah meredah dan berhasil dikuasai

pihak aparat, tapi tanah Kwamki Lama yang sudah

mulai aman, kembali ternoda dengan darah manusia yang dapat memicu

kembalinya perang berkepanjangan.

  Data sementara yang diperoleh Radar Timika (Grup Cenderawasih Pos) di

lapangan sore kemarin, menyebutkan, akibat meletusnya

kembali perang saudara ini dua korban jiwa ikut melayang, puluhan lainnya

luka-luka, serta paling tidak 18 rumah warga hangus

dibakar massa.

  Sementara menurut pemantauan Radar Timika, darah segar berceceran di

mana-mana termasuk di RSMM, membuat suasana menjadi

semakin mencekam.

  Di Kwamki lama, sampai sore, asap dari bekas rumah yang hangus dibakar

massa yang bertikai, masih nampak mengepul ke udara.

  Perang yang meletus kemarin, terjadi di dua lokasi, yakni di kubu bawah

dan kubu atas. Ironisnya, korban yang tewas, justru

hamba Tuhan (pendeta). Orang yang tak ikut perang dan hanya bisa mendoakan

umat agar sadar dan menghentikan perang.

  Korban tewas adalah Pdt Agustinus Wetapo, wakil Ketua Klasis GKII

Mimika. Korban lainnya yang tewas, adalah Evangelis (Ev.)

Marthen Mom, juga adalah gembala di Gereja GKII Jemaat Efata Kwamki Lama

bersama Pdt Agustinus.

  Pdt.Agus tewas mengenaskan dalam ruang Pastori Gereja GKII Jemaat Efata,

saat gerejanya diserbu. Menurut keluarganya yang

ditemui Radar Timika di Gereja Efata sore kemarin, korban tewas karena

dibacok lehernya saat sedang berdoa bersama Ev.Marthen

Mom.

  Sementara Ev. Marthen Mom tewas kehabisan darah dalam perjalanan saat

dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM).

Sekujur tubuh Ev. Marthen tertembus anak panah.

  Walaupun suasana perang sudah berhenti dan berhasil dikuasai pihak

aparat sekitar pukul 13.30 WIT sore kemarin, tapi

menurut pantauan Radar Timika sore kemarin, kedaan di Kwamki Lama masih

sangat mencekam.

  Tak ada warga yang berani keluar rumah. Aparatpun harus berkelompok

akibat banyaknya massa yang terlibat perang.

  Sementara jasad korban Pdt.Agustinus langsung disemayamkan di gereja GKI

Jemaat Efata Kwamki Lama dan telah dikuburkan sore

itu juga oleh keluarganya di samping gereja. Sementara Ev. Marthen, sempat

disemayamkan di kamar mayat RSMM sebelum dibawa

pulang oleh anak dan istrinya ke Kwamki Lama.

  Wakapolres Mimika, Kompol Jan I Makatita saat ditemui Radar Timika

mengatakan, perang saudara ini kembali meletus

dikarenakan ada selisih paham dan isu-isu dari okum-oknum yang tidak

bertanggungjawab yang diduga sebagai provokator.

  Ceritanya berawal pada hari Kamis (31/8), sekelompok warga hendak

melaksanakan proses perdamaian adat bakar batu. Saat itu

sekelompok massa dari kubu lain juga pergi mencari kayu di kali Kwamki

Lama. Mereka bertemu yang berujung pada terjadinya

cekcok dan selisih paham. Tapi perang tidak terjadi dan masing-masing bisa

mengendalikan diri.

  Diduga dari sinilah pemicu meletusnya perang saudara untuk kesekian

kalinya. Rupanya ada kelompok massa tidak bisa menerima

kata-kata dari kelompok lainnnya hingga menaruh dendam. Sekitar pukul

21.30 WIT, saat seorang ibu rumah tangga, bernama

Betseda Wandik pulang dari rumah keluargannya di Jalan Kanguru menonton

TV, tepatnya di depan Gereja Bethel, tanpa diduga

tiba-tiba saja sebuah anak panah melesat dari arah samping dan bersarang

di bagian dada korban yang saat itu bersama anaknya

hendak kembali ke rumahnya.

  Korban saat itu dilaporkan langsung tak sadarkan diri dan sempat

dievakuasi ke RSMM.

  Terhadap peristiwa tersebut, pihak aparat langsung mengamankan lokasi

setempat. Namun pagi hari, meletuslah perang hebat.

Nampaknya mereka tidak puas dengan naas yang menimpa salah satu warga dari

kelompoknya. Sekitar pukul 05.30 WIT Jumat (1/9)

dini hari kemarin, perang antara kubu tengah dan kubu bawah berkecamuk.

Perang antara kedua kubu ini baru berakhir pukul

11.00 WIT dengan kondisi memprihatinkan.

  Aksi membabi buta dari salah satu kelompok, selain melakukan pembakaran

juga melakukan pengerusakan rumah warga. Perang

terus berkecamuk di kubu atas dan kubu bawah.

  Perang antara kedua kubu inipun menyebabkan puluhan warga dari kedua

kubu mengalami cedera akibat terkena senjata tajam

berupa panah, parang dan tombak. Bahkan perang yang melibatkan ratusan

massa dari setiap kelompok ini tidak dapat

dikendalikan anggota Polres Mimika yang berjumlah 150 personil serta

anggota Brimob Den B Polda Papua.

  Aparat nampak kewalahan dan hanya mampu berjaga-jaga dan menyaksikan

perang sengit yang sedang berlangsung.

  Hal ini seperti kondisi perang yang telah terjadi sebelumnya, karena

aksi massa dalam pertikaian itu sangat membabi buta,

apalagi jarak perang yang mereka lakukan sangat dekat atau berjarak hanya

sekitar 7-10 meter saja.

  Perang antara kelompok tengah dan atas ini berakhir sekitar pukul 13.30

WIT. Situasi usai perang kembali teduh dan aparat

kembali memblokade batas-batas lokasi dari ketiga lokasi yan bertikai.

  Menyikapi kondisi yang terjadi sehingga adanya kesepakatan damai,

Wakapolres Jan I Makatita yang dikonfirmasi Radar Timika

di lokasi kubu bawah menegaskan, pihaknya akan tetap dan kembali melakukan

pendekatan persuasif dengan para kepala suku atau

panglima perang untuk meredam massanya. Selain itu, pihaknya akan meminta

tambahan dukungan pasukan seperti pada perang

sebelumnya,"tutur Jan Makatita.

  Selain itu, pihaknya tetap melakukan pencegahan dan pengamanan di lokasi

masing-masing kubu. Termasuk memblokir arus lalu

lintas di check point I, mile 28 menuju Kwamki Lama. Sementara Kaden B

Brimob Kompol Abu Bakar Tertusi juga sangat

menyesalkan peristiwa perang yang berkecamuk lagi. Dengan kondisi

ini,serta adanya permintaan tambahan pasukan guna

mengamankan situasi di wilayah Kwamki Lama, Kaden Brimob menerangkan bahwa

penambahan pasukan akan ada tetapi jumlahnya akan

dikoordinasikan dulu,"jelasnya.

  Sementara, Philipus Wakerkwa salah atu tokoh masyarakat dari kubu bawah

menghendaki agar pihak yang bertikai khususnya

kepala-kepala perang dari masing-masing kubu diamankan. Ia juga

menyesalkan ulah dari sekelompok orang yang mengakibatkan

adanya warga ang tewas, menderita luka-luka termasuk mengalami kerugian

materil.

  Di tempat terpisah, Bupati Mimika Klemen Tinal SE MM, saat dikonfirmasi

Radar Timika di rumah makan nyiur melambai, Jumat

sore kemarin menegaskan bahwa sesuai dengan kronologis kejadian, tindakan

yang dilakukan oknum-oknum itu adalah tindakan

kriminal. Sehingga oknum-oknum itu harus diamankan secepatnya. Bupati juga

menilai bahwa aksi ini akibat adanya provokator.

Karena korban perang dalam peristiwa ini adalah korban yang tidak terlibat

langsung dalam perang saudara.

  Dengan kondisi yang ada saat ini, Klemen Tinal menjelaskan bahwa proses

perdamaian yang telah melalui tahapan-tahapan tetap

akan dilanjutkan. Pasalnya, karena proses perdamaian yan difasilitasi

pemerintah dikatakan sudah damai. Ia mengatakan

pecahnya kembali perang itu, adalah hal baru karena ulah atau adanya

oknum-oknum yang memprovokasi massa.

  Sekarang ini tinggal masyarakatnya saja, karena menurutnya mereka sudah

damai akan tetapi belum membaur. Sesuai rencana,

Bupati Klemen Tinal pagi ini, akan kembali mendaangi dan menjelaskan

kepada masyarakat agar menyudahi perang dengan

kesepakatan yang telah ditandatangani dan isepakati bersama beberapa waktu

lalu antara masing-masing perwakilan dari ketiga

kubuyang bertikai,"pungkasnya. Sementara, Dandim 1710 Mimika Letkol Inf.

Tri Soeseno di tempat yang sama bersama dengan

Bupati juga menjelaskan bahwa pihakya hanya sebatas melakukan koordinasi

dan memberi masukan. Akan tetapi jika ada permintaan

dari Kapolres untuk memback up akan dikordinasikan lebih lanjut sesusi

tugas dan wewenangnya,"tutur Dandim.(vis)

MRP Diharapkan Lebih Berperan///

  Terkait meletusnya kembali kasus perang saudara di Timika, membuat

keprihatinan tersendiri bagi Wakapolda Papua, Brigjen

Pol.Drs. Max Donald Aer.

  "Perang saudara ini sudah tidak jamannya lagi. Karena itu kami harapkan

Majelis Rakyat Papua (MRP) bisa berperan lebih

besar dalam mendamaikan masyarakat yang berperang itu," katanya.

  Terkait hal ini, MRP diharapkan mempunyai konsep atau rencana pemecahan

masalah ini secara tuntas. Sebab dari segi hukum

maupun norma, yang namanya perang saudara tidak dibenarkan.

  Dikatakan, perdamaian terakhir akibat perang saudara itu telah dilakukan

14 Agustus lalu, namun sedemikian mudahnya

kesepakatan perdamaian yang telah tertuang dalam perdamaian tersebut

kembali dilanggar.

  Terkait latar belakang perang kali ini pihaknya menjelaskan, kejadian

ini bermula dari kasus tewasnya Bati Wandagauw (28)

istri dari Sertu Yohanes Wandagauw yang merupakan seorang Babinsa. Bati

tewas akibat terkena panah, pada Kamis malam sekitar

pukul 22.00 WIT, sementara yang melakukan pemanahan tidak diketahui siapa

orangnya.

  Akibat peristiwa ini, pagi harinya masyarakat berteriak perang, sehingga

perang kembali meletus mulai sekitar pukul 08.00

WIT hingga pukul 11.00 WIT yang melibatkan kelompok tengah, bawah dan

atas. Dimana kelompok atas dan bawah bersekutu untuk

melawan kelompok tengah.

  Tak pelak, perang ini kembali memakan korban jiwa, yaitu Pdt. Agustinus

Wetapo dengan luka bacok di leher dan seorang

Gembala GKI Gereja Efata, Marthen Alom. Selian itu, 18 rumah dikabarkan

ludes akibat dibakar massa yang perang itu. Sedangkan

yang luka-luka masih dalam proses pendataan.

  Dengan adanya kejadian ini, pihaknya telah memerintahkan anggotanya

supaya terus melakukan upaya pencegahan terhadap

terjadinya perang saudara itu. Sementara ini anggota yang telah diturunkan

sekitar 350 personel. (vis/fud)

---

Elsham News Service, 29 Agustus 2006

Sidang Kasus Lanjutan kasus 16 Maret

Proses Persidangan Tidak Adil, Polisi Aniaya Tahanan di Lapas Abepura

Jayapura, ENS

Sidang lanjutan kasus bentrokan di depan kampus Universitas Cenderawasih

16 Maret Senin (28/8) dari pagi hingga petang tergolong cukup seru, dua

kali pengacara terdakwa memprotes hakim yang memimpin proses jalannya

persidangan. Hal itu membangkitkan spirit baru dari para terdakwa yang

selama ini mengalami tekanan psykis  untuk mulai berani bicara kenyataan

yang sesungguhnya. Kenyataan itulah yang membuat Polisi dan tujuh

terdakwa bertengkar mulut setelah selesai sidang di Pengadilan Negeri

Jayapura yang berbuntut pada penganiayaan terhadap  Nelson Rumbiak.

Kronologi kasus penganiayaan

Pukul 18.30 WP, sidang yang melibatkan tujuh terdakwa ditutup oleh

Hakim, saat berjalan keluar sidang, anggota Polisi saksi berbalasan

menegur Nelson Rumbiak yang sudah divonis hukuman 6 tahun penjara tapi

dihadirkan sebagai saksi bagi terdakwa Echo Berotabui. Nelson tidak

terima baik teguran polisi ini, dia balik menyerang Polisi dengan

kata-kata "kamu memberikan keterangan Palsu."

Pertengkaran mulut antar Polisi dan tujuh terdakwa semakin seru, saat

para terdakwa berada di atas bus tahanan kejaksaan. Para terdakwa

berteriak "ini sidang sandiwara, Polisi sendiri yang merekayasa

kasus 16 Maret, kebenaran akan terungkap di negeri ini."

Teriakan para terdakwa ini membuat kuping para Polisi Dalmas (pengendali

massa)  panas. Mereka langsung naik ke atas truk dan mengejar para

terdakwa dari Belakang ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) Abepura. Ketika

para tahanan ini diturunkan dari bus mereka langsung disambut dengan

pukulan dan tendangan sepatu lars di depan pintu masuk hingga ke dalam

ruang tahanan Lapas Abepura.

Akibat perbuatan Polisi, terpaksa Nelson Rumbiak dibawa lari ke Rumah

sakit Abepura untuk menjalani perawatan intensif dari tenaga medis

karena kepalanya pencah kena pentungan Polisi dan rusuk sebelah kiri

bengkak akibat kena tendangan keras.

Peristiwa penganiyaan terhadap para terdakwa membuat berang Pdt. C.

Berotabui, STh ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di tanah Papua

mengancam akan mengerahkan 280 pendeta-pendeta seluruh Papua yang saat

ini sedang berada di Jayapura akan berkemah di depan Lapas Abepura,

apabila Kapolda Papua Tommy Yakobus, dan Kabag Reskrim Kombes Pol.

Paulus Waterpauw tidak menjamin keselamatan para terdakwa.

Mengenai jalannya proses persidangan menurut David Sitorus, SH pengacara

hukum bagi para terdakwa dalam acara jumpa pers di Pengadilan, David

yang didampingi oleh Ecoline Situmorang, SH  dari PBHI Jakarta, Drs.

Aloysius Renwarin, SH dan Sabar Iwanggin, SH dari ELSHAM Papua dan Amon

Beroparai, SH, "saya  datang jauh dari Jakarta dengan satu harapan

agar hakim yang memimpin jalannya sidang kasus 16 Maret harus bersikap

fair. Kalau tidak bersikap fair tidak mungkin membongkar actor

intelektual dibalik kasus 16 Maret. Karena para terdakwa termasuk para

Brimob dan Polisi adalah orang yang tidak tahu apa-apa."

David Sitorus menyatakan lagi bahwa Telah terjadi unfair trial karena

pertama Hakim telah menetapkan saudara terdakwa Nelson  Rumbiak, Ferry

Pakage, dan Aris Mandowen karena 3 orang tersebut telah mencabut

keterangan mereka di berita acara pemeriksaan, dan mengatakan bahwa

keterangan mereka dibuat karena mereka dalam memberikan keterangan di

BAP telah diintimidasi Kombes.Pol. Paulus  Waterpauw dan Aris Purbaya.

Kedua Hakim dalam menetapkan tiga orang tersebut sebagai saksi palsu

tanpa pernah mau menghadirkan Kabag Reskrim Kombes. Pol. Paulus

Waterpauw dan Aris Purbaya, walaupun pengacra terdakwa telah meminta

kepada majelis hakim untuk menghadirkan Paulus Waterpauw dan Aris

Purbaya Ke Pengadilan

Sedang menurut Sabar Iwanggin, SH kasus 16 maret bukan kasus murni

criminal, ini kasus politik sebab dalam peristiwa ini orang Papua sangat

dilecehkan sekali oleh sebab itu Iwanggin meminta supaya Majelis Rakyat

Papua, Komnas HAM Papua dan Dewan Perwakilan Provinsi Papua juga harus

serius mensikapi kasus 16 Maret.@ Elsham News Service

---

Harian Cenderawasih Pos, 02 September 2006

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Abe, Dipolisikan

JAYAPURA-Diduga telah melakukan penghinaan pada saat persidangan, Tim

Kuasa Hukum para terdakwa Kasus Bentrok Abepura yang bernama Tim Pembela

B 16 M, Jumat (1/9) kemarin dilaporkan ke Polda Papua oleh Tim Jaksa

Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus tersebut.

Koordinator JPU Kasus Bentrok Abepura, R. Novianto,SH menjelaskan, kasus

ini terjadi dalam persidangan yang berlangsung 12 Juli lalu di

Pengadilan Negeri Jayapura.

Dimana dalam persidangan tersebut, Kuasa Hukum para terdakwa dalam

eksepsinya yang dibacakan John Panjaitan,SH memberi judul dan menyatakan

judul itu dengan suara lantang 'Melawan Serigala Berbulu Domba".

Menurutnya, eksepsi itu adalah untuk menyanggah dakwaan yang dibuat JPU.

Namun melihat judul eksepsi tersebut dinilai sudah keluar dari konteks

dan tertuju pada yang membuat dakwaan yaitu JPU.

"Sebenarnya kuasa hukum atau aparat penegak hukum yang lain diatur oleh

rambu-rambu profesi. Artinya dalam bertindak itu mestinya sesuai tugas

pokok dan fungsinya tersebut harus sesuai hirarki dan

perundang-undangan, serta etika profesi yang diatur. Apabila ada suatu

perbuatan yang dilakukan tersebut ternyata di luar aturan hukum atau

etika profesi, yang tidak ada kewenangannya dalam melaksanakan tugas,

seperti ini," ujarnya.

Dikatakan, dalam judul itu belum masuk pada materi eksepsi dan di dalam

pembukaan disebutkan lagi kata-kata 'Dasar Bangsa Pecundang!'. Termasuk

banyak kata-kata lain yang dinilai sebuah penghinaan. "Itu sama sekali

kami nilai keluar dari konteks masalah. Yang masuk dalam eksepsi hanya

tiga halaman saja," paparnya.

Karena itu pihaknya melaporkan kasus ini agar bisa ditindaklanjuti

sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Paulus

Waterpauw saat ditanya terkait kasus ini menyebutkan, akan segera

menindaklanjuti kasus ini. "Kalau sudah ada pengaduan semacam ini, kita

akan menindaklanjutinya. Karena perbuatannya itu, tim kuasa hukum

terdakwa itu bisa dijerat dengan pasal 311 KUHP dan 335 KUHP," jelasnya.

Sementara saat ditanya soal kasus pengrusakan terhadap mobil milik

kejaksaan, pihaknya menyatakan, hingga kemarin masih terus melakukan

penyelidikan untuk mengungkap tersangkanya. "Prinsipnya siapa berbuat

apa, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Dan satu

lagi yang saya mau sampaikan, bahwa hal ini adalah persoalan hukum.

Jangan manfaatkan proses hukum yang sedang berjalan ini untuk

kepentingan lain. Jadi buatlah sesuatu itu normatif saja," himbaunya.

(fud)

---

Harian Cenderawasih Pos, 02 September 2006

Terdakwa Kasus Abe, Mogok Lagi

*Hakim Tunda Persidangan Hingga Senin Depan

JAYAPURA-Meski telah diingatkan Wakapolda Papua bahwa aksi mogok hanya

akan mempersulit diri mereka sendiri (Memperberat Hukuman), namun aksi

mogok (Tak Mau Menjalani Persidangan) yang dilancarkan para terdakwa

Kasus Bentrok Abepura, berlanjut hingga kemarin. Tak pelak, persidangan

yang mestinya berlangsung Jumat (1/9) kemarin, harus ditunda lagi.

Sebagaimana yang telah teragendakan, mestinya Jumat kemarin persidangan

Bentrok di Abepura yang menewaskan lima anggota Brimob dan satu TNI-AU

itu, digelar setelah Rabu (30/8) lalu juga mengalami penundaan karena

para terdakwa tak mau menghadiri persidangan dengan alasan akibat salah

satu di antara terdakwa tersebut dipukul oknum polisi pasca persiadngan

sebelumnya.

Terkait agenda itu, Jumat (1/9) pagi kemarin, Jaksa Penuntut Umum (JPU),

yang dipimpin Yulius Teuf, pergi LP untuk menejmput para terdakwa guna

kepentingan persidangan.

Namun upaya JPU tersebut gagal, karena para terdakwa tetap bertahan di

dalam LP Abepura, dengan alasan yang sama seperti yang pernah

dikemukakan sebelumnya, yakni harus ada jaminan keamanan secara tertulis

dari Polda Papua, serta adanya permintaan maaf dari oknum yang telah

melakukan pemukulan terhadap rekan mereka.

JPU mencoba melakukan negosiasi dengan perwakilan para tahanan tersebut,

Yahya Echo Beratabui dan Selvius Bobi. Namun tatap tidak membawa hasil,

para tahanan tersebut tetap pada pendiriannya.

"Kami sudah berupaya dan bertemu mereka, namun mereka tetap pada

pendiriannya, sehingga saya selaku negosiator akan menyampaikan

permintaan mereka kepada pihak terkait,"kata Pimpinan JPU, Yulius Teuf

SH, setelah gagal menjemput para terdakwa itu.

Ditambahkan, tampaknya ada permintaan tambahan dari para terdakwa. Jika

sebelumnya, minta jaminan keamanan secara tertulis dan permintaan maaf

dari oknum polisi yang melakukan pemukulan, ternyata para terdakwa itu

juga mempunyai permintan lain diantaranya ketika persidangan berlangsung

jangan ada pihak keamanan yang menggunakan senjata lengkap, berjaga saat

persidangan, minta dipertemukan dengan orang tua mereka dan penasihat

hukumnya. Selain itu juga minta adanya konferensi pers.

Karena tak ada kata sepakat, maka para JPU segera meninggalkan LP

Abepura. Setelah JPU itu keluar dari LP, keluarga para tahanan Bentrok

Abepura, serta masyarakat yang sempat berada di LP Abepura, juga ikut

pulang.

Sementar itu di Pengadilan Negeri (PN) Jayapura, meski tak dihadiri para

terdakwa dan penasihat hukumnya, namun majelis Hakim tetap membuka

persidangan. Namun karena JPU tak bisa menghadirkan para terdakwa, maka

sidang dinyatakan ditunda.

"Kerena terdakwa tidak dihadirkan oleh JPU, sehingga sidang kami tunda

hingga Senin (4/9), dengan agenda pemeriksaan saki meringankan,"kata

Ketua Mejelis Hakim, Morris Ginting,SH.

Dikatakan, jika Senin (4/9) nanti, ternyata Penasehat Hukum (PH) atau

para tedakwa tidak menghadirkan saksi meringankan, maka sidang tetap

dilanjutkan. ''Saya juga peringatkan JPU agar menghadirkan para terdakwa

pada sidang berikutnya mengingat masa tahanan para terdakwa sudah dekat

(Habis)," lanjutnya.

Menyangkut keputusan Majelis Hakim untuk pemindahan penahanan terhadap

para terdakwa dari LP Abepura ke tahanan Polda Papua yang mendapat

protes dari para keluarga terdakwa, Majelis Hakim juga tetap pada

putusannya. Artinya putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan Negeri

Jayapura itu tak akan dicabut.

Namun mengenai pemindahan dari LP Abe ke Rutan (Rumah Tahanan) Polda

Papua itu, merupkan kewenangan Kejaksaan Negeri selaku penuntut umum.

Dan hingga berita ini diturunkan, para terdakwa Bentrok Abepura

tersebut, masih tetap berada di dalam tahanan LP Abepura.

Sementara itu, aksi menduduki LP Abepura, yang dilakukan salah satu

orang tua dari tahanan Bentrok Abepura, Pdt, C, Beratabui, STh, Sejak

Kamis (31/8) malam, berakhir Jumat (1/9) siang kemarin.

Aksi yang dilakukan Pdt C Beratabui tersebut, pada pagi harinya tidak

seperti malamnya, dimana dirinya tidak lagi menggunakan pakaian

kebesarannya sebagai pendeta. Aksi tersebut sempat mengundang perhatian

berbagai lapisan masyarakat, sehingga LP Abepura yang biasanya sunyi,

sedikitnya dipadati sekitar 50 orang.

Lebih dari itu juga tampak beberapa orang tokoh dari organisasi

masyarakat, seperti tokoh agama dan LSM yang sempat datang untuk

memberikan dukungan morilnya, atas aksi tersebut.

Menurut Pdt Beratabui, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes

atas terjadinya aksi pemukulan terhadap salah satu terdakwa hari

sebelumnya, serta mendukung aksi para tahanan yang meminta jaminan

keamanan secara tertulis dari Polda Papua.

JAKSA LANGSUNG RAPAT

Secara terpisah Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Djabaik Haro SH

mengatakan, terkait batalnya persidangan kemarin dan adanya permintaan

para terdakwa, maka pihaknya telah melakukan rapat dengan para kepala

seksi dan staf lainnya. Dari rapat itu disepakati bahwa pihaknya akan

mengambil para terdakwa dari tahanan tanpa didampingi aparat kepolisian

lagi.

"Hal ini juga telah kita sampaikan kepada salah satu PH (Penasihat

hukum) terdakwa, supaya niat baik kami ini ditanggapi secara positif

agar persidangan bisa berlangsung Senin besok (4/9) dan hari-hari

berikutnya terus lancar dan aman," ungkapnya.

Meski penjemputan tidak melibatkan aparat kepolisian, namun untuk proses

persidangan, pihaknya tetap akan minta bantuan ke kepolisian. "Akan

tetapi mereka kami minta hanya melakukan pengamanan di sekitar lokasi

persidangan. Kalau proses sidang sudah selesai, maka kami juga yang akan

mengantar mereka ke LP," papar Kajari.

Pihaknya yakin dan percaya, bahwa komitmen para terdakwa itu akan

direalisasikan. "Kami akan berdoa agar Tuhan memberikan petunjuk yang

terbaik agar mereka bisa mengikuti proses persidangan tersebut dengan

baik. Kita tidak mempunyai rencana untuk jemput paksa. Sekarang kami

hanya berdoa agar mereka bisa melaksanakan komitmen yang telah

disampaikan itu," ucapnya.

Adanya penetapan hakim tentang rencana pemimdahan para terdakwa dari LP

ke Rutan Polda, pihaknya menjelaskan, tujuan awal dari putusan ini

adalah untuk memperlancar proses persidangan, sebab waktu sudah mepet.

"Kalau mereka sudah memperlancar proses persidangan, maka untuk apa kita

capai-capai melaksanakan putusan itu," ujar Djabaik.

Ditambahkan, proses persidangan Senin besok diupayakan pagi hari, supaya

selesai sidangnya tidak terlalu sore. "Hal ini juga seperti yang

diinginkan para terdakwa," katanya. (cak/fud)

Kabar Irian (Papua)

Minggu K5 Augustus 2006

Topik2

* Pendatang Ngungsi Ke Luar Timika

* Perang Berlanjut, 1 Tewas

* Kompi E 752 Dibangun di Teluk Bintuni

* Tim Pansus Freeport ke AS Dan Australia, Tak Tepat

* Sejarah Papua Adalah Sejarah Indonesia

* Polda Papua Kirim Tim Selidiki Penembakan di Mile 69 Tembagapura

* Kendaraan Freeport Ditembaki

* Polda Papua Periksa Empat Saksi Kasus Penembakan

* MRP Kirim Utusan ke Timika

* Warga Pendatang di Kwamki Lama Mulai Mengungsi

* Mobil TRC Ditembaki di Mile 69

* Kisah Putra Papua Asal Paniai yang Berhasil Menjadi Pilot (1)

* Wagub Papua: Hentikan Saling Bunuh

* Sengketa Wilayah Halangi Pembangunan di Asmat

* Mabes Polri Kirim Tim Puslabfor Selidiki Kasus Mile 69

Polri dan TNI Turunkan Empat SSK Antisipasi Penembakan Gelap di Freeport

* Satu Warga Kwamki Lama Tewas Tertembak

* Kapan Papua Membangun?

* Sidang Bentrok Abe, Ditunda Lagi

* Razia Sajam, Satu Tewas Tertembak

* Hampir Setengah Penduduk Papua, Dikategorikan Miskin

* Polda Selidiki Kasus Penembakan di Mile 69

* Dana Bantuan Rp 68 M Untuk Yahukimo Diminta Diaudit

* Keterlambatan Dana Otsus Mulai Dikeluhkan

* Kisah Putra Papua Asal Paniai yang Berhasil Menjadi Pilot (2)

* Perluas Wawasan, Generasi Muda Harus Banyak Membaca

* Masih di Bawah Standar

Pendatang Ngungsi Ke Luar Timika

Mimika, BPost

Kota Kwamki Lama, Timika, Papua, masih mencekam. Dua suku asli yang

bertikai, Minggu (3/9), masing-masing tetap bersiaga

dengan senjata terhunus.

Kondisi itu memaksa aparat kepolisian dibantu TNI menjaga ketat sejumlah

titik dan pintu masuk di Kota Kwamki.

Puluhan warga pendatang di Pasar Kwamki Lama terpaksa mengungsi khawatir

terjadi kembali perang antarsuku.

Mereka mengaku takut kalau toko atau kedai mereka dibakar. Meski seituasi

Kota Timika normal namun sejak Sabtu (2/9) malam

berstatus Siaga I.

Sedikitnya, 11 orang tewas dan ratusan orang luka-luka dalam perang yang

sudah berjalan seminggu ini. Berbagai upaya

perdamaian sudah dilakukan, baik oleh kepolisian dengan dukungan

tokoh-tokoh agama, adat dan masyarakat. Sesekali pertikaian

ini berhenti. Tetapi kembali berkobar lebih dahsyat.

Terakhir perang antar-suku di Kwamki Lama kembali pecah, Jumat lalu.

Perang mengakibatkan dua orang tewas, 21 orang mengalami

luka berat, 26 luka sedang dan 38 orang luka ringan.

Kemarin, satu satuan kompi Brimob yang di-BKO-kan dari Sorong dan

Jayapura, tiba di Timika. Mereka akan menjaga keamanan di

wilayah konflik Kwamki Lama dan Kota Timika.

Pasukan tambahan itu dikerahkan menyusul kian gentingnya perang suku di

Kwamki Lama, Papua.

Selain menjaga keamanan, pasukan Brimob akan bertugas merazia senjata

perang tradisional berupa panah dan senjata tajam

lainnya bila perang masih terjadi.

Aparat TNI dari Kavaleri Detasemen 3 Timika disiagakan di titik poin Kuala

Kencana dan jalan masuk ke mil 32.

Sementara informasi diperoleh beberapa jam lalu, dua truk dibakar di mil

74. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi

dari aparat kepolisian tentang insiden tersebut.

Perusakan

Perang antarsuku di Kwamki Lama, Mimika, merembet pada perusakan gedung

DPRD dan aula pertemuan milik pemerintah setempat.

Jendela kaca dan pintu gedung berantakan terkena lemparan baru. Papan nama

yang terpampang di dua gedung dirobohkan.

Perusakan dipicu kemarahan Suku Mee menyusul Herman Dimi, satu dari Suku

Mee terkena panah. Pelakunya diduga kelompok

bertikai, yaitu Suku Damal dan Suku Dani.

Menurut catatan BPost, perang saudara di Mimika bermula peristiwa

tenggelamnya seorang bocah di sungai yang berada di kawasan

pemukiman eks-transmigrasi (Satuan Pemukiman 13) Timika.

Pihak keluarga bocah yang meninggal terlibat pertengkaran serius, karena

di antara mereka menduga kematian bocah itu tak

wajar.

Percekcokan di antara keluarga dari suku berbeda itu pun memanas dan

meluas sampai ke lingkungan keluarga suku masing-masing

di Kampung Kwamki Lama, Distrik Mimika Baru, Mimika, yang akhirnya memicu

aksi saling serang. ant/mtv/k

sumber info :detius yoman

Rabu, 06 September 2006

Perang Berlanjut, 1 Tewas

TIMIKA-Korban perang saudara yang masih berlanjut di Kwamki Lama kembali

berjatuhan. Selasa (5/9) kemarin, seorang warga kubu

tengah, Noakam Tugubal, tewas setelah sempat kritis akibat diterjang panah

kubu atas. Korban dinyatakan tewas pukul 16.00

WIT, dan menurut kabar tadi malam jenazahnya telah dibakar.

Data yang dihimpun Radar Timika (Grup Cenderawasih Pos) dari polisi

menyebutkan sekitar 12 warga yang menderita luka-luka

dievakuasi ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) untuk mendapat perawatan.

Selasa kemarin, perang terjadi dua kali antara kubu tengah dan kubu atas

di lokasi Jalur Sosial dan Jalur IV, Kwamki Lama.

Perang pertama terjadi pukul 07.00 hingga pukul 12.30 WIT. Setelah

beristirahat, perang dilanjutkan pukul 16.00 WIT hingga

pukul 17.30 WIT.

Saat massa beristirahat itulah aparat gabungan Dalmas Polres Mimika,

Brimob Detasemen B Polda Papua serta pasukan TNI,

melakukan barikade di batas lokasi perang di Jalur Sosial, Kwamki Lama.

Akibatnya massa Kubu Tengah terkonsentrasi di Jalur

IV untuk meladeni serangan kubu atas.

Menurut data lapangan, perang kemarin terjadi akibat massa kubu atas

menyerang kubu tengah. Selain laki-laki, para orang tua,

anak-anak dan ibu-ibu, ikut ambil bagian dengan memikul tameng berupa

seng, triplek dan lainnya.

Sebenarnya sebagian ibu-ibu dari kubu tengah sudah tidak menghendaki

perang lagi. Namun mereka terpaksa meladeni karena

diserang duluan. "Mereka jual kita beli," kata salah seorang ibu kubu

tengah yang tidak mau disebutkan namanya, kemarin.

Perang kemarin terjadi dalam jarak hanya sekitar 10-15 meter melibatkan

ratusan orang dari kedua belah pihak. Bahkan massa

kedua kubu sesekali memasuki tapal batas kubu lawan.

Belum diketahui pasti penyebab perang kemarin, namun diduga akibat

tewasnya Rek Murib pasca digelarnya razia senjata tajam di

kubu tengah Senin (4/9) lalu. Massa kubu atas menuntut perang kembali

karena kematian Rek Murib.

Ratusan massa yang beringas mengamuk menggunakan busur dan panah.

Akibatnya aparat keamanan yang berjumlah 250 personil tidak

bisa membendung. Aparat keamanan yang jumlahnya jauh lebih sedikit

terlihat tidak bisa menghentikan perang itu.

Bahkan Danrem 171/ PVT Sorong, Kolonel Suyatno bersama Kapolres AKBP

Jantje Jimmy Tuilan, Dandim Mimika Letkol Inf. Try

Soeseno serta Kaden B Brimob, Kompol Abu Bakar Tertusi hanya bisa

menyaksikan dari jarak jauh.

Setelah perang berakhir sore kemarin, barikade aparat keamanan di Jalur IV

Kwamki lama tetap disiagakan. "Meskipun perang

berlanjut setelah berbagai upaya dilakukan, pihak aparat masih terus

melakukan pendekatan persuasif serta tindakan tegas

melakukan razia sajam di beberapa wilayah Kota Timika dan sekitarnya,"

kata Kapolres Mimika yang dikonfirmasi Radar Timika di

Kwamki Lama, Selasa (5/9).

Seperti terlihat kemarin, sweeping sajam dilakukan di pertigaan jalan dari

Kampung Karang Senang (SP III) menuju Kwamki Lama

dan check point 1 mile 28. "Aparat mengamankan ratusan busur dan panah,

kampak, parang dan pisau milik warga," kata Kapolres

Jimmy Tuilan.

Kapolda Pimpin Rapat Tertutup di Hotel Sheraton

Sementara itu, Kapolda Provinsi Papua, Irjen Pol. Drs. Tomy Yacobus Selasa

(5/9) pagi sekitar pukul 09.30 WIT memimpin rapat

tertutup di Hotel Sheraton yang dihadiri para perwira dari Polda Papua,

Polres Mimika dan dari Detasemen 88 Brimob. Hadir

dalam rapat tersebut antara lain, Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Donald

Aer, Direktur Reksrim Polda Papua, Kombes Paulus

Waterpauw, Kapolres Mimika, AKBP Jantje Jimmy Tuilan, SE dan para perwira

serta para Kapolsek.

Rapat tertutup tersebut dikabarkan membahas sejumlah langkah dalam

penanganan konflik yang ada di Kwamki Lama pasca pecahnya

kembali perang antara kubu tersebut.

Kapolda Irjen Pol. Drs. Tommy Yacobus yang dikonfirmasi Radar Timika

mengenai topik yang dibicarakan belum bisa berkomentar

lebih jauh, termasuk penanganan berbagai kasus yang muncul selama

timbulnya perang mulai dari pengrusakan di Gedung DPRD

Mimika dan Graha Eme Neme Yauware Timika Indah, aksi penururan bendera,

serta penembakan terhadap warga Rek Murib. Kata

Kapolda dirinya saat ini masih mengumpulkan data dan sedang

mempelajarinya, sehingga bisa memahami secara menyeluruh baru

bisa dijelaskan katanya singkat.

Sementara itu sweeping terhadap semua kenderaan yang masuk dan keluar dari

Kwamki Lama masih tetap berlangsung. Bundaran

Check Point Mile-28 ramai oleh petugas yang berjaga-jaga. Setiap kali ada

kenderaan yang melintas di pintu masuk tersebut

langsung digeledah baik orang per orang maupun di dalam mobil bahkan di

dalam bagasi sepeda motor dan mobil.

Situasi Kota Timika hingga sore hari, tampak ramai seperti biasa apalagi

dengan adanya pembagian dana BLT di Kantor Pos

Timika. Aktifitas warga di Pasar Swadaya juga berjalan, seperti biasa

meski tidak terlalu ramai. Patroli motor dari Polres

Mimika tampak berkeliling di sekitar Kota Timika untuk memantau situasi

keamanan. Kantor-kantor beraktifitas seperti biasa.

Bupati Himbau Warga Jangan Terprovokasi

Bupati Kabupaten Mimika Klemen Tinal, SE,MM menghimbau semua warga yang

ada di Kabupaten Mimika untuk tetap tenang dan

waspada meski saat ini sedang ada berbagai situasi konflik di Kwamki Lama.

Warga juga diminta untuk tidak mudah terpancing oleh issu-issu yang tidak

benar. Hal itu dikatakannya dalam acara peletakan

batu pembangunan Pura Mandhira Mihika Madaloka Timika di Kampung Wonosari

Jaya SP IV Dsitrik Mimika Baru dihadapan umat Hindu

Timika.

Kata Klemen Tinal saat ini masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika

khususnya di Kwamki Lama sedang dalam proses perubahan

menuju ke suatu paradigma baru menuju ke perbaikn tatanan kehidupan yang

lebih baik sehingga meski adanya konflik antar kedua

kubu semua warga diharapkan tetap tenang. Pendekatan yang dilakukan oleh

pihak keamanan saat ini memang masih sangat

persuasif dan dengan mengutamakan pendekatan budaya sebab dengan banyaknya

budaya dan ragam bahasa, sebab tentu untuk

mendekati mereka dengan kekerasan akan terbentur dengan mereka

terangnya.(vis/sas

---

CENDRAWASIH POS

Rabu, 06 September 2006

Kompi E 752 Dibangun di Teluk Bintuni

Manokwari- Kompi E 752 di bangun di Kabupaten Teluk Bintuni diatas tanah

seluas 12 hektar. Selain membangun gedung untuk

fasilitas kantor juga akan dibangun gudang senjata dan perumahan bagi

anggota. Pembangunannya sudah mulai dengan pembersihan

lokasi.

Danramil 1703-05 Kabupaten Teluk Bintuni Kapten Inf Gito ketika

dikonfirmasi wartawan mengatakan pembangunan kompi E 752

tahun ini juga dikerjakan. Pekerjaan sudah dimulai dengan pembersihan

lokasi yang juga akan memakan waktu. Sebab lokasi yang

jaraknya sekitar 5 km dari ibukota

tersebut banyak ditumbuhi pohon-pohon yang berukuran besar. "Seperti yang

bapak lihat sendiri, pembangunan sudah mulai dengan

membersihkan lokasi,"tuturnya.

Dari 12 hektar lahan yang disediakan yang dibersihkan

bari dibagian depan dekat jalan poros menuju distrik Moskona. Rencananya

dibagian depan akan dibangun kantor. Pembangunan

gedung akan dilaksanakan secara bertahap. Namun, direncanakan tahun 2006

ini juga sudah ada bangunan yang berdiri.

Pembangunan akan terus dilakukan secara bertahap hingga selesai secara

keseluruhan. Untuk mempercepat proses pembangunan akan

dilakukan kerja sama dengan pemerintah daerah.

Sedangkan untuk personil Danramil mengatakan biasanya dalam satu kompi

berjumlah 140 personil. Namun jumlah personil tersebut

lanjut Danramil juga tidak akan sekaligus. Baik fisik maupun non fisik

akan dilakukan secara bertahap. Untuk membangun

sekaligus membutuhkan dana yang cukup banyak. "Pokokonya pembangunannya

akan berlangsung bertahap baik gedung maupun

personil,"tuturnya.

Lokasi pembangunan tersebut cukup strategis. Selain berada di pinggir

jalan utama juga jaraknya dengan Kota Bintuni cukup

dekat dan mudah ditempuh.(sr)

---

http://www.gatra.com/artikel.php?id=97670

Pemkab Asmat Bangun Bandara Internasional

Jayapura, 7 September 2006 11:06

Pemerintah Kabupaten Asmat, Papua, mulai tahun anggaran 2007

mengalokasikan dana untuk pembangunan Bandar Udara (Bandara)

Internasional di Kampung Suru-Suru, Distrik Sawa Erma.

Pembangunan bandara itu untuk menarik minat wisatawan mancanegara maupun

dalam negeri untuk mengunjungi obyek pariwisata di

kawasan Asmat.

Bupati Kabupaten Asmat, Yuvensius Biakay,BA kepada ANTARA di Jayapura,

Kamis mengatakan Bandara tersebut menurut rencana akan

dinamakan Bandara Internasional Michael Rockefelen.

Michael Rockelefen adalah antroplog pertama asal Amerika Serikat (AS) yang

menurunkan sejumlah tulisan dalam penelitiannya

tentang karakteristik budaya Asmat pertama di dunia internasional tahun 1907.

Tulisan Michael antara lain menyatakan tentang Asmat, Papua yang terkenal

di dunia internasional sekalipun berada di wilayah

yang terpencil.

Biakay yang juga seorang tokoh yang memperkenalkan budaya Asmat di dalam

negeri dan dunia internasional menyatakan akan

berupaya menarik minat wisatawan mancanegara dan dalam negeri untuk

mengenal kebudayaan Asmat.

Asmat dikenal dengan kerajinan ukiran dan tarian khasnya. Ukiran Asmat

pernah dipamerkan di museum Universitas Leyden,

Belanda.

Nama Asmat, kata Biakay, kembali dikenal ketika dibangun sebuah museum di

Agats, ibukota Kabupaten Asmat tahun 1981 yang

menyimpan sejumlah misteri kehidupan suku asli dan ukirannya sehingga

Asmat kembali dikenal di belahan dunia.

Biakay mengatakan, untuk mempromosikan Asmat, maka tanggal 7-13 September

2006 akan diselenggarakan festival budaya Asmat.

Festival budaya Asmat menurut rencana dihadiri para pemerhati budaya Asmat

dari mancanegara antara lain dari New York,

Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Belanda, Australia, Selandia Baru dan

beberapa negara di Asia seperti Jepang, Korea, RRC,

Singapura, Filipina dan Timur Tengah serta Afrika. [TMA, Ant]